News Amurang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) dengan menelusuri peran Sungai Budi Group dalam distribusi maupun pengadaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat keterlibatan pihak swasta dalam praktik yang merugikan keuangan negara.
Fokus pada Mekanisme Pengadaan
Menurut informasi, KPK memeriksa alur kerja sama antara pemerintah dan perusahaan tersebut, khususnya terkait mekanisme distribusi bahan pangan bansos. Dugaan adanya penyimpangan, seperti penggelembungan harga atau penunjukan yang tidak sesuai prosedur, menjadi perhatian utama tim penyidik.
Baca Juga : KPK Tahan Mantan Dirut PT PGN
Pemeriksaan Saksi dan Dokumen
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial (bansos) dengan memanggil sejumlah saksi dari kalangan pejabat pemerintah dan pihak swasta. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap alur dan akurasi pelaksanaan program bansos di lapangan.
Selain pemeriksaan saksi, KPK juga mengumpulkan dokumen kontrak serta laporan distribusi sebagai bahan pembanding terhadap kondisi riil. Upaya ini menjadi bagian dari proses verifikasi menyeluruh untuk memastikan apakah ada ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan program bansos tersebut.
Komitmen KPK Ungkap Fakta
Juru bicara KPK menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan secara hati-hati agar dapat mengungkap peran setiap pihak yang terlibat. Publik diharapkan bersabar menunggu hasil akhir proses hukum ini. KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus bansos secara transparan dan tidak pandang bulu.
