News Amurang — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memiliki peran penting sebagai wadah perjuangan dan perlindungan bagi petani di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara (Sulut). Organisasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara petani dan pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian dan kesejahteraan petani.
Ketua Petani Milenial Kota Manado, George Rommy Keintjem, menyampaikan pandangannya terkait arah pembaruan organisasi HKTI di Sulut. Ia menilai penyegaran struktur kepengurusan sangat diperlukan agar HKTI dapat menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim, digitalisasi pertanian, dan fluktuasi harga komoditas.
Menurutnya, HKTI di Sulut harus bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif, terbuka terhadap inovasi, dan mampu melibatkan generasi muda dalam pembangunan sektor pertanian. “Kita memiliki 257.183 petani di Sulut. Jumlah ini besar dan potensial, tetapi tanpa regenerasi dan dukungan kebijakan yang kuat, sektor ini akan stagnan,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025).
RML Dinilai Figur Tepat untuk Pimpin HKTI Sulut
Dalam pandangannya, George Rommy Keintjem menilai RML (inisial tokoh yang disebut) sebagai sosok yang tepat untuk memimpin HKTI Sulawesi Utara ke depan. Ia menilai RML memiliki visi jelas, pengalaman, serta kepedulian tinggi terhadap petani lokal dan pengembangan pertanian berkelanjutan.
Baca Juga : Selama Bulan Inklusi Keuangan 2025, OJK Sulutgo Catat 2.362 Pembukaan Rekening Baru dan 584 Kredit Baru
“RML memiliki kapasitas dan jaringan luas, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan kepemimpinan beliau, saya yakin HKTI bisa lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan petani, membuka akses pasar, dan memperluas pelatihan serta pendampingan teknologi,” kata George.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara HKTI dan kelompok tani milenial, agar inovasi pertanian modern seperti pertanian presisi, digital farming, dan pengolahan pascapanen berbasis teknologi dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
George berharap, di bawah kepemimpinan baru nanti, HKTI Sulut dapat menjadi organisasi yang inklusif, transparan, dan fokus pada pemberdayaan petani kecil. “Kami ingin HKTI bukan hanya tempat berhimpun, tetapi juga pusat solusi bagi petani, baik dari sisi produksi, permodalan, hingga pemasaran hasil panen,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara HKTI, pemerintah daerah, dan pelaku swasta sangat penting untuk memastikan pertanian Sulut tumbuh produktif dan berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional.
